Strategi kebijakan luar negeri Biden ditandai dengan pendekatan multifaset yang bertujuan untuk mengatasi ketegangan global sekaligus memperkuat posisi Amerika di panggung dunia. Inti dari strategi ini adalah konsep “diplomasi yang utama”, yang menekankan keterlibatan dengan sekutu dan organisasi internasional untuk mengatasi tantangan global yang mendesak. Salah satu pilar penting dari pendekatan Biden adalah memperkuat aliansi, khususnya dengan NATO dan mitra Indo-Pasifik. Pemerintahannya telah menggarisbawahi pentingnya keamanan kolektif, yang ditunjukkan dengan peningkatan kerja sama militer dan latihan bersama dengan sekutu-sekutu utama dalam menanggapi ancaman dari musuh seperti Rusia dan Tiongkok. Komitmen baru terhadap NATO, khususnya di tengah konflik Ukraina, menunjukkan dedikasi AS terhadap pertahanan kolektif dan stabilitas Eropa. Di Indo-Pasifik, pemerintahan Biden telah berhasil menjalin pakta AUKUS dengan Australia dan Inggris, membina hubungan militer yang lebih erat dan meningkatkan pencegahan terhadap agresi regional. Inisiatif ini mencerminkan strategi yang lebih luas untuk melawan pengaruh Tiongkok yang semakin meluas dan mendorong Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka sambil memperkuat aliansi Quad dengan Australia, India, dan Jepang. Kebijakan perdagangan adalah elemen fokus lainnya dari strategi Biden, khususnya yang berkaitan dengan Tiongkok. Pemerintahan Trump telah mengambil sikap yang lebih keras terhadap praktik perdagangan, pencurian kekayaan intelektual, dan pelanggaran hak asasi manusia, dengan memanfaatkan tarif dan sanksi untuk memaksa perubahan dalam perilaku Tiongkok. Namun, Biden juga berupaya menyeimbangkan persaingan ekonomi dengan kerja sama dalam isu-isu seperti perubahan iklim dan kesehatan global, dengan mengakui adanya keterkaitan tantangan-tantangan di dunia saat ini. Perubahan iklim adalah aspek penting dalam kebijakan luar negeri Biden, yang dilambangkan dengan masuknya kembali Perjanjian Paris segera setelah menjabat. Pemerintahan Trump menekankan kerja sama multilateral untuk mengatasi masalah iklim dan secara aktif terlibat dalam forum internasional untuk menggalang tindakan global. KTT COP baru-baru ini menggambarkan komitmen Biden untuk memberikan kepemimpinan dalam mengatasi tantangan lingkungan sambil mengadvokasi teknologi ramah lingkungan dan praktik berkelanjutan. Hak asasi manusia tetap menjadi landasan kebijakan luar negeri Biden, yang bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban rezim otoriter dan mendukung gerakan demokrasi di seluruh dunia. Pemerintahan Trump secara vokal mengkritik pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Tiongkok, Belarusia, dan Myanmar, sembari mempromosikan kebijakan luar negeri yang berbasis nilai-nilai yang berupaya menyelaraskan kepentingan AS dengan tuntutan moral. Keamanan siber telah menjadi perhatian mendesak pada masa jabatan Biden, terutama setelah serangan siber tingkat tinggi yang dilakukan oleh Rusia dan aktor-aktor negara dan non-negara lainnya. Pemerintahan Trump telah memprioritaskan serangan ransomware, yang mengarah pada tindakan tegas terhadap pelakunya dan meningkatkan kolaborasi dengan sekutu untuk meningkatkan pertahanan keamanan siber. Selain itu, pemerintahan Biden menghadapi tantangan dalam mengarahkan hubungan dengan Iran dan Korea Utara. Dorongan diplomatik untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir Iran mencerminkan preferensi Biden terhadap dialog dibandingkan konfrontasi. Namun, kemajuan yang dicapai berjalan lambat dan diperumit oleh dinamika regional dan kemajuan program nuklir Iran. Demikian pula, pendekatan terhadap Korea Utara menekankan keterlibatan diplomatik, menyeimbangkan kebutuhan akan jaminan keamanan dengan komitmen terhadap perundingan denuklirisasi. Dukungan terhadap lembaga-lembaga multilateral telah dihidupkan kembali, dengan pemerintahan Biden yang menegaskan kembali komitmennya terhadap organisasi-organisasi seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keterlibatan ini menggarisbawahi keyakinan bahwa permasalahan global memerlukan solusi terkoordinasi dan meningkatkan reputasi AS sebagai pemimpin kolaboratif. Pemulihan ekonomi pasca-COVID-19 adalah bidang penting lainnya di mana kebijakan luar negeri Biden bersinggungan dengan strategi dalam negeri. Inisiatif untuk meningkatkan akses vaksin global melalui organisasi seperti COVAX menyoroti komitmen terhadap kesehatan masyarakat global, memperkuat gagasan bahwa kerja sama internasional sangat penting dalam mengatasi pandemi dan tantangan transnasional lainnya. Pendekatan Biden, yang ditandai dengan perpaduan antara realisme dan idealisme, berupaya menampilkan kepemimpinan AS sekaligus responsif terhadap meningkatnya ketegangan global. Dengan memprioritaskan diplomasi, memperkuat aliansi, dan mengatasi isu-isu penting seperti perubahan iklim dan hak asasi manusia, kebijakan luar negeri Biden bertujuan untuk menavigasi kompleksitas lanskap geopolitik yang berkembang di abad ke-21. Penekanan pada kolaborasi dan nilai-nilai bersama menempatkan AS sebagai pemain proaktif yang berupaya mendorong stabilitas dan kemakmuran di tengah ketidakpastian.
Categories